Aspek HUkum Dalam Ekonomi

Perijinan Dunia Bisnis

a.        Diatur dalam uu no 3 th 1982 tentang wajib daftar perusahaan diberlakukannya surat ijin usaha perdagangan.

b        Inpres no 5 th 1984 tgl 11 april 84 tentang pedoman penyelenggaraan dan pengendalian perijinan dibidang usaha

Setiap perijinan yang dikeluarkan yaitu

1.       Perlu dikurangi jumlah perijinan yang harus dimilki pengusaha sehingga yang benar-benar diperlukan saja di berikan ijin
* SIU P = Surat ijin usaha Pemda
* Surat ijin dari RT/Rw dan tetangga setempat agar tidak terjadi ketidak nyamanan pada tetangga.

2.       Perlunya disederhanakan persyaratan administratif.

3.       Perlunya diberikan jangka waktu yang cukup panjang sehingga dapat memberi jaminan bagi kepastian dan kelangsungan usaha.

4.       Perlunya dikurangi bila perlu meringankan dan sama sekali

5.       Perlunya disederhanakan tatacara pelaporan Sehingga laporan dapat digunakan seperlunya

6.       Perlunya di lakukan pengawasan perijinan dibidang usaha

7.       Perlunya dilakukan penerbitan terhadap pelaksaan perijinan yang menyangkut personil

 Ada 4 masalah yang terkait perijinan

1.       Adanya bentuk dan jenis ijin yang diselenggarakan umumnya secara bertahap

2.       Adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam perijinan sehingga terdapat berbagai kemungkinan badan hukum berdasarkan ketentuan hukum

3.       Adanya bidang kegiatan industri yang dilakukan oleh swasta atau pemerintah

4.       Dibidang perdangan surat ijin dikeluarkan oleh dipertemen perdagangan (DEPERINDAG) 

Persyaratan perijinan

1. Syarat untuk mendapatkan ijin 
2. bobot kegiatan usaha 
3. Berbagai Persyaratan yang terkait dampak pemberian ijin yang bersangkutan
4. Berbagai hak dan manfaat yang dapat digunakan oleh penerima ijin 
5. penerima ijin diharuskan untuk memenuhi kewajiban

Kerpers No 53 tahun 1988 adalah mengenai kegiatan usaha yang tidak dikenakan ketentuan wajib daftar 

1. Usaha atau kegiatan yang bergerak di bidang perekonomian.
2. Bidang-bidang usaha Seperti
• Pendidikan formal
• Pendidikan Non Formal
• Notaris
• Penasehat Hukum
• Prakter Perorangan (Dokter
• Rumah sakit
• Klinik Pengobatan

Ketentuan yang dapat memenuhi SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdangan )

• Perusahaan Kecil yang mempunyai modal perusahaan dibawah 50 juta
• Perusahaan menengah yang mempunyai modal 25-100 juta
• Perusahaan besar yang memiliki modal 100 juta keatas
  
  
  Perusahaan yang menjalanka tanpa SIUP
• Cabang atau perwakilan perusahaan.
• Perusahaan yang telah mendapat ijin usaha dari depertement Teknis
• Perusahaan Produksi yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri
• Perusahaan Jawatan ex. kereta api, pln, dll
• perusahaan kecil
  
  

Yang dimaksud Dengan Perusahaan Kecil

• ·         Tidak merupakan Badan Hukum

• ·         Dikelola atau diurus oleh pemilik yang pekerjanya adalah anggota keluarga

• ·         Keuntungan perusahaan benar-benar hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Perusahaan yang memiliki SIUP mempunyai 3 kewajiban

• ·         Wajib lapor apabila tidak lagi melakukan kegiatan 

• ·         Wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usahanya

• ·         Wajib membayar Uang jaminan dan Biaya administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perijinan Lembaga Pembiayaan Diatur dalam keputusan mentri keuangan nomor 1251/KMK.013/1988 ijin usaha lembaga pembiayaan yang  harus mendapatkan ijin dari mentri keuangan denganmelampirkan

1.      Bukti pelunasan Modal

2.      Contoh Perjanjian Pembiayaan yang akan digunakan 

3.      Daftar Susunan Pengurus

4.      NPWP (nomor pokok wajib pajak)

5.      Neraca Pembukuan Perusahaan

6.      Perjanjian usaha patungan

Menurut perijinan no.5 th. 1944 yang dimaksud dengan perindustrian adalah Kegiatan Ekonomi yang  mengolah Bahan Mentah, Bahan baku, Barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi

Ada 2macam ijin usaha Industri

1. ijin Tetap yaitu ijin Usaha Industri yang diberikan secara defenitif

2. ijin perluasan yaitu ijin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi.

Ijin Usaha Bisa dicabut apabila

• ·         Melakukan perluasan tanpa ijin 

• ·         Tidak menyampaikan informasi yang benar.

• ·         melakukan pemindah tangankan hak tanpa persetujuan mentri perindustrian

• ·         tidak dipenuhinya perijinan dalam perindustrian.