Kewiraan

PENDIDIKAN KEWIRAAN/ KEWARGANEGARAAN

“Memahami Kewiraan/

Pendidikan Kewarganegaraan

di Perguruan Tinggi”

STIE YASMI CIREBON

TAHUN 2017

Hakikat dan Rasional Pendidikan Kewarganegaraan / Kewiraan

Kewiraan (Wira = Pahlawan, Patriot, Satria, Berani, Perkasa

Kewiraan : kata sifat dari Wira

Pendidikan Kewarganegaraan adalah terjemahan dari istilah asing civic education atau citizenship education. Terhadap dua istilah ini, John C. Cogan telah membedakan dengan mengartikan civic education sebagai (Cogan, 1999:4), atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Sedangkan citizenship education digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup (kewarganegaraan merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajardi sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media.

 

David Kerr mengemukakan bahwa Citizenship or Civics Education dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan (termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar) dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

di Indonesia, citizenship education oleh beberapa pakar diterjemahkan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan (ditulis dengan menggunakan huruf kecil semua) (Somantri, 2001; Winataputra, 2001) atau pendid

ikan kewargaan (Azra, 2002).

istilah citizenship education lebih luas cakupan pengertiannya daripada civic education. Dengan cakupan yang luas ini maka citizenship education meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus (civic education). Citizenship education sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara muda akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedang civic education adalah citizenship education yang dilakukan melalui persekolahan. 

Pendidikan Kewarganegaraan negara lain:

žCivic, Civic education (Amerika Serikat)

žCitizenship (inggris)

žLife Orientation (Afrika Selatan)

žCivic & Moral Education (Mexico)

žEducation Civicas (singapura)

žPeople & Society (Hongaria)

žTali’Matul Muwwatanah (Timur Tengah)

 

žBerdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 tersebut, Pendidikan Kewiraan didudukkan sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) bagi mahasiswa, sedangkan bagi siswa pada pendidikan dasar dan menengah mereka tergabung dalam gerakan Pramuka.

žPada tanggal 1 Februari 1985, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan dimaksudkan ke dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua perguruan tinggi.

žsejak diundangkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatatakan bahwa Pendidikan Bela Negara dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Penjelasan Pasal 39 ayat [2]).

žKurikulum mata kuliah ini meliputi:

1)pengetahuan dan hubungan antara warganegara dan hubungan warganegara dengan negara, serta

Pendidikan Kewiraan/PPBN tahap lanjut, agar peserta didik menjadi warga negara yang handal. 

Apa sebenarnya Pendidikan Kewiraan itu?

üLembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) merumuskan pengertian Pendidikan Kewiraan sebagai sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia (Lemhannas, 1999:4).

ü

Pada tahun 2000-an, substansi mata kuliah Pendidikan Kewiraan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No.267/Dikti/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Perubahan ini dilakukan karena mata kuliah Pendidikan Kewiraan terlalu condong atau lebih berorientasi pada aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan

 

Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan makin disempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dapat ditemui bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara (ayat 1), sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara tersebut diselenggarakan melalui:

• pendidikan kewarganegaraan;

• pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

• pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan

• pengabdian sesuai dengan profesi.